Target Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015, khususnya tujuan keenam, yakni penanganan berbagai penyakit menular paling berbahaya, terutama Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Indonesia, terancam gagal. Hingga saat ini kasus HIV/AIDS masih tinggi yang menurut estimasi terbaru 2009 dari Departemen Kesehatan (Depkes) masih mencapai sekitar 277.000 orang.

Kasubdit AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS) Departemen Kesehatan, Dyah Mustikawati yang dihubungi SP di Jakarta, Selasa (25/8) bahkan menyebutkan, angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 501.000 pada 2014, seiring dengan terjadinya kasus baru (infeksi baru HIV). Sebab, setiap tahun terjadi peningkatan sekitar 50.000 kasus baru yang terinfeksi HIV.

"Jumlah ini merupakan estimasi dan proyeksi infeksi baru HIV dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) hasil spektrum dengan hasil estimasi dari 2006. Mungkin 15 tahun mendatang, epidemi ini akan mencapai level puncak, baru bisa turun," ujar Dyah Mustikawati.

Terus meningkatnya kasus baru ini menurut Dyah, karena tingkat penularan masih tinggi, terutama pada perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik narkoba.

Diakui pula, penanggulangan terhadap HIV/AIDS selama ini belum efektif mengurangi. Sebab, penanganan selama ini lebih difokuskan pada hilir, yakni bagaimana mencegah orang yang sudah terinfeksi HIV agar tidak menjadi AIDS.

Sementara penanganan di hulu masih minim, yakni belum optimalnya pencegahan terhadap orang yang berisiko tinggi agar jangan sampai terinfeksi HIV. Upaya menjangkau kelompok yang berisiko pun belum diintensifkan.

Apalagi, kata Dyah, 50 persen dari kasus HIV/AIDS terjadi pada usia 20-25 tahun, karena penggunaan jarum suntik narkoba, dan seks bebas. Artinya, orang yang terinfeksi HIV pada usia relatif muda. Di sisi lain, pengetahuan mereka tentang bahaya atau risiko penularan juga sangat minim, tidak mengetahui status HIV-nya, dan kurangnya akses pencegahan.

Sementara itu, program Prevention of Mother to Child Transmission of HIV (PMCT), yakni pencegahan dari ibu ke bayi pun belum optimal menurunkan jumlah penderita HIV/AIDS. Hingga saat ini PMCT baru menjangkau 600 ibu yang positif HIV, agar tidak ditularkan kepada bayinya.

Banyak Kendala

"Memang angka ini tidak memberikan kontribusi pada penurunan prevalensi HIV/AIDS, karena tidak secara generalis mencegah semua aspek penularan," katanya.

Menurut Dyah, capaian MDGs untuk menurunkan prevalensi HIV/AIDS hingga 100 persen sulit dilakukan. Mengingat banyak kendala yang dihadapi, dan hingga saat ini belum semua dijangkau.

Hingga saat ini, target PMCT 2014 agar bisa menurunkan penularan hingga 60 persen, saat ini baru mencapai 6,5 persen. Target untuk pengobatan ARV 55 persen, baru mencapai 28 persen, dan tes untuk mengetahui status HIV baru 20 persen dari target 80 persen

Di sisi lain, kendati prevalensi HIV/AIDS masih tinggi, menurut Dyah, salah satu capaian MDGs yang signifikan adalah menurunnya angka kematian, karena pengobatan obat antiretroviral (ARV). ARV bisa menyelamatkan 13.000 orang yang dalam pengobatan. Biaya per orang yang mendapatkan pengobatan ARV bergantung komposisi obat yang digunakan.

"Untuk lini 1, seorang dibiayai Rp 350.000-700.000 tiap bulan, dan untuk lini 2, sekitar Rp 1,5 juta per bulannya. Anggaran ini juga jadi salah satu kendala. Untuk itu harus ada mobilisasi departemen lain, karena fenomena masyarakat.

Alokasi dananya terbesar dari APBN dan Global Fund. Untuk APBN 2009 sebesar Rp 113,568 miliar, sedangkan global fund untuk ronde ke-8 (Juli 2009-Juni 2011) sebesar 26 miliar," katanya.

Sementara itu, kondisi stok antiretroviral (ARV) di Indonesia, menurut Dyah, cukup aman. Namun, kebutuhan ARV akan terus meningkat ke depan, dari 40,2 juta pada 2009 naik menjadi 69,5 juta pada 2012 hingga 86,8 juta pada 2014.

Depkes sendiri menargetkan kebutuhan secara bertahap yakni 40 persen 2009, naik 43 persen 2010 hingga 2014 mencapai 55 persen. Sementara jumlah kebutuhan dari Rp 20 miliar sekarang jadi Rp 188 miliar di 2014.

Sementara itu, Prof Samsuridjal Djauzi mengatakan, alat tes atau voluntary counseling and testing (VCT) di lapangan masih mahal. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya menanggung biaya testing di tempat tertentu ditambah ARV, tetapi tidak secara paket yakni mulai dari diagnostis, obat, hingga pemantauan laboratorium.

"Tetapi evaluasi tidak ditanggung, padahal untuk kelas menengah ke bawah lumayan mahal, karena Rp110.000 tiap evaluasi. Kita perlu belajar dari Thailand dan Vietnam yang sudah menyediakan paket, sehingga mudah diakses ODHA," jelasnya. (Suara Pembaharuan)